Dinas Pendidikan Gowa Ancam SMK Taruna Nusantara

Selasa, 30 Maret 2010 | 16:10 WIB

TEMPO Interaktif, Gowa - Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Gowa Syamsuddin mengatakan SMK Taruna Nusantara telah melakukan kesalahan administrasi yang membuat puluhan siswanya gagal mengikuti ujian nasional pekan lalu.

Menurutnya, pihak sekolah seharusnya melengkapi formulir KR 02 (daftar peserta ujian) yang berisi data salinan ijazah dan data siswa dan diserahkan ke Dinas Pendidikan Gowa. Setelah diselidiki, pengurus sekolah ternyata langsung membawa KR 02 itu ke Dinas Pendidikan Provinsi.

Hal ini merupakan kesalahan besar bagi sekolah yang bersangkutan. “Jadi sampai sekarang, daftar peserta ujian tetap tersebut tidak dikirim kembali ke Dinas Pendidikan Gowa,” ucapnya siang tadi.

Syamsuddin juga menegaskan, Dinas siap menindak SMK Taruna Nusantara jika hasil penelitian membuktikan adanya indikasi pemalsuan dokumen administrasi siswa yang terdaftar sebagai peserta ujian nasional.

Kemarin diberitakan, 54 dari 80 orang siswa kelas III SMK Taruna Nusantara tidak mengikuti ujian nasional. Sebanyak 10 orang diantaranya tidak ujian karena masih kerja praktik di kapal. Sementara 44 orang lainnya gagal karena tidak lengkap administrasi, seperti tidak punya buku rapor.

Anggota Dewan Pendidikan Gowa Syawaluddin Rala meminta Dinas Pendidikan Olah Raga dan Pemuda Gowa ikut bertanggung jawab atas kegagalan 54 siswa SMK Taruna Nusantara mengikuti ujian nasional.

Selain itu, adanya indikasi pemalsuan status di SMK Taruna Nusantara membuktikan bahwa pengawasan Dinas lemah. Pasalnya, tidak mungkin siswa yang belajar selama tiga tahun tidak memiliki rapor.

Dia juga sangat menyesalkan rencana Dinas mencabut izin sekolah itu. Menurutnya, rencana tersebut salah besar. “SMK Taruna Nusantara adalah salah satu sekolah pelayaran di Gowa dengan segudang prestasi. Selama ini, alumnusnya tidak ada yang menganggur,” kata dia.

Anggota Dewan Pendidikan Gowa yang ditemui siang ini mengatakan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan di Gowa adalah tanggung jawab Dinas Pendidikan Gowa. “Buruk maupun baik adalah tanggung jawab Dinas,” kata Syawal.

Dia berujar, seharusnya Dinas mengeluarkan kebijakan khusus kepada pelajar yang masih berlayar. “Siswa yang sudah belajar selama tiga tahun jangan langsung digagalkan hanya karena prosesi. Harus ada keadilan,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan Dewan Pendidikan, Syamsuddin menuturkan bentuk tanggung jawab Dinas adalah akan menindak tegas semua sekolah yang keluar dari prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang Pendidikan Nasional.

“Kami sudah menyarankan berkali-kali kepada seluruh sekolah agar berhati-hati dalam urusan administrasi siswa.Yang jelas, kami siap tindak,” jelas Syam.

SAHRUL

Kadis Kesehatan Gowa Diperiksa Kacabjari Malino

Kadis Kesehatan Gowa Diperiksa Kacabjari Malino

*)Kacabjari Malino tidak bersedia menyebutkan anggaran proyek itu


Gowa—Kepala Dinas Kesehatan Gowa diperiksa kejaksaan negeri cabang malino (Kacabjari) terkait dengan dugaan penyelewengan anggaran proyek pembangunan puskesmas dan puskesmas pembantu diwilayah tinggimoncong pada tahun 2009 lalu.

Berdasarkan pantauan Tempo, menyebutkan pemeriksaan itu dilakukan pada hari jumat, 30 april di Kacabjari Malino Kecamatan Tinggimoncong. Pemeriksaan itu dilakukan untuk dimintai keterangan tentang proyek pembangunan puskesmas dan pustu tersebut. Herry Darsin diperiksa penyidik sekira pukul 10.00-11.00.

Semetara Jaksa Fahrul yang memeriksa Herry, tidak bersedia memberikan keterangan kepada wartawan." Maaf, saya tidak bisa komentar.Tunggu pak Kacabjari saja," ujar Fahrul.

Kepala Dinas Kesehatan Gowa, Herry Darsin Gaffar, mengatakan Kacabjari Malino melakukan pemeriksaan terhadap dirinya terkait pembangunan sejumlah puskesmas dan pustu di wilayah Tinggimoncong. Herry mengungkapkan, Kejaksaan mengendus adanya dugaan penyelewengan terhadap enam buah pustu dan Puskesmas yang dibangun pada tahun 2009 lalu."Sebelumnya Kacabjari juga telah memanggil pimpro dan kontraktor yang mengerjakan proyek pustu dan puskesmas itu," ujar Herry, usai pemeriksaan.

Kepala Kantor Cabang Kejaksaan Negeri(Kacabjari) Malino, Husein Ahmad Lopa yang dikonfirmasi via selularnya membenarkan pemeriksaan itu. Hanya saja,Husein tidak bersedia memberikan keterangan lebih jauh.Ia hanya mengatakan kalau pemeriksaan yang dilakukan itu masih sebatas pengumpulan data. Saat ditanyakan anggaran pembangunan Pustu maupun Puskesmas itu, Husein menolak memberikan jawaban.

Bahkan, Husein meminta kepada wartawan agar hal itu tidak diberitakan dengan alasan masih pengumpulan data."Jangan diberitakan dulu.Sebaiknya kita ketemu dulu, sebab pemeriksaannya hanya sebatas pengumpulan data" kata Husein.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sungguminasa, Rudi Yulianto yang dihubungi melalui sambungan telpon, juga tidak memberikan jawaban yang pasti.Pemeriksaan yang dilakukan Kacabjari, Rudi mengaku menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada Kepala Kacabjari Malino, Husein Ahmad Lopa." Tanyakan saja ke Kepala Kacabjari Malino.Saya tidak mau komentar, takut komentar saya nanti salah," katanya.

SAHRUL

Verifikasi Awal KPU Gowa, Maddusila-Jamaluddin Terancam

Senin, 29 Maret 2010 | 16:14 WIB

TEMPO Interaktif, Gowa - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gowa telah melaksanakan verifikasi awal pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Gowa yang akan bertarung di Pemilihan Kepala Daerah Gowa pada Juni mendatang.

Hasil verifikasi tersebut, dari lima pasangan calon yang mendaftar ke KPU, tiga pasangan masih bermasalah. "Ini hasil verifikasi sementara. Bagi calon perseorangan diberikan kesempatan memperbaiki dua pekan dan satu pekan bagi pasangan yang diusung oartai," kata Hirsan siang ini.

Ketiga pasangan yang bermasalah itu adalah A. Maddusila A. Idjo-Jamaluddin Rustam, Syarifuddin Tembo-Muh. Lutfhie Yusuf dan A. Mappaturung-Burhanuddin Matakko.

Hirsan, yang didampingi anggota KPU Risma Niswaty, Nursainah Pagassingi, dan Sudirman, serta Sekretaris KPU Mustafa Gani, menyebutkan hasil verifikasi awal oleh KPU Gowa, 6 dari 15 partai pengusung pasangan Maddusila -Jamaluddin masih bermasalah.

Dari enam partai tersebut, tiga partai sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat, yakni Partai Bintang Reformasi, Partai Pelopor, dan Partai Buruh. Ketiga partai ini tidak lengkap administrasi pernyataan dukungannya, sebab tidak ada tandatangan ketua dan sekretaris serta stempel partai.

Sementara itu, dukungan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) juga ganda dan terdapat dua kepengurusan sehingga perlu verifikasi lebih lanjut. Hal serupa terjadi juga terhadap dukungan Partai Matahari Bangsa (PMB) yang masih ganda, mendukung Maddusila-Jamaluddin dan Ichsan Yasin Limpo- Razak Badjidu.

Sementara Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) berdasarkan surat Sekjen PPIB ke KPU menyatakan PPIB netral di Pilkada Gowa. "Kami perlu lakukan verifikasi lebih lanjut terhadap PPIB,” ucap Hirsan. KPU juga akan mendatangi langsung PPRN, PMB, dan PPIB untuk dimintai keterangan akan dilarikan kepada siapa dukungannya.

Begitu pula pasangan dari jalur independen Syarifuddin Tembo-Muh Lutfhie Yusuf dan A. Mappaturung-Burhanuddin Matakko, juga masih terdapat kekurangan.

Syarifuddin masih harus menyerahkan dukungan KTP sebanyak 24.872 dukungan, karena pada masa verifikasi dukungan calon, pasangan itu masih kurang 12.436 dukungan. Sedangkan untuk pasangan Mappaturung masih kekurangan 3.376 dukungan. Sehingga untuk bisa lolos dan menjalani verifikasi lanjutan harus menyerahkan dukungan 6.752 dukungan KTP.

"Jumlah kekurangan dukungan yang harus ditambah itu terhitung dua kali lipat atau digandakan," ucap Hirsan

SAHRUL

Pembukaan Pra-Porda Gowa Berakhir Ricuh

Selasa, 27 April 2010 | 19:34 WIB

Atlet lompat tinggi putra berusaha menghindari rintangan saat kejuaraan Atletik Pra Porda di Stadion Andi Mattalata, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (27/4). TEMPO/Zulkarnain

TEMPO Interaktif, Gowa- Pembukaan Pra-Pekan Olahraga Daerah (Pra-Porda) cabang sepak bola dinodai dengan aksi saling pukul antara ofisial kesebelasan Makassar dan Gowa. Kericuhan berawal saat salah seorang ofisial Makassar memprotes wasit.

Ia menganggap, masih ada sisa waktu pertandingan 5 menit, Tiba -tiba wasit meniup pluit panjang sebagai tanda berakhirnya permainan. “Kami memprotes wasit, bukan panitia. Masih ada 5 menit waktu yang tersisa. Kami 5 orang masing-masing memegang stopwach,” kata Abadi, Manajer Tim Makassar sore tadi di Stadion Kale Gowa.

Abadi menambahkan pihaknya akan melaporkan ke PSSI, sebab proses berjalannya pertandingan tidak adil. Ia meminta panitia bekerja profesional mengatur pertandingan ini.”Kami minta agar orang yang tidak berkepentingan tidak berada dalam lapangan,” kata Abadi.

Pertandingan yang berahir 1-1 itu membuat kubu Makasaar kecewa. Kekecewaan itu akibat wasit yang memimpin jalannya pertandingan tidak cermat mengambil keputusan. “Ada berapa kali yang seharusnya tidak masuk pelanggaran,” ujarnya.

Pada menit ke-12, tim Makassar berhasil membobol terlebih dahulu gawang Syafri, melalui tendangan sudut dan kemudian Yosep yang bernomor punggung 10 berhasil menyundul bola yang berbuah gol. Gol pertama yang dicetak Yosep itu membuat Gowa meningkatkan serangan, hingga salah satu pemain Makassar melakukan pelanggaran di daerah terlarang.

Dengan pelanggaran itu, pemain bernomor punggung 10, Iin Dayafid berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-26, melalui tendangan penalti ke gawang Yukdiyanto Djafar.

Menurut pengawas pertandingan, Bakrie Anggara, pembukaan Pra-Porda sepak bola ini hanya diikuti oleh 3 tim. Padahal sebelumnya berdasarkan keputusan di Grup 1 adalah Makassar, Gowa, Takalar, dan Jeneponto.

Namun, setelah panitia melakukan rapat tadi malam, yang hadir hanya 3 Tim yakni Makassar, Gowa, dan Takalar. Sedangkan Jeneponto tidak hadir. “Kami tidak tahu apa alasan ketidakhadiran Jeneponto, secara otomatis Jeneponto dinyatakan gugur,” kata Bakrie.

SAHRUL

Kedes Bointomaranu Terindikasi Makelar Kasus

Kedes Bointomaranu Terindikasi Makelar Kasus 

*) Bebaskan tersangka Penyidik terima suap Rp 1 juta

Gowa-- Kepala Desa Panaikang Kabupaten Gowa, Ismail Ganari ditengarai menjadi makelar kasus (Markus).

Hal ini terungkap saat Ismail mendatangi Kantor Polisi Sektor (POLSEK) Bontomaranu, minggu 03/4 kemarin. Kedatangan Kades tersebut untuk membebaskan Hasbullah yang ditahan di Polsek Bontomaranu pada tanggal 2 April 2010. Setelah menjalani penyidikan, Hasbullah dinyatakan sebgai tersangka dalam kasus percobaan pembunuhan kepada Hasanuddin Dg., Beta pada tanggal 6 April 2009 lalu. kata Hasanuddin  

Dalam penanganan kasus ini, lanjut Hasanuddin, Ismail melakukan penyuapan sebesar Rp. 1 juta kepada penyidik pembantu, Brigadir Satu, Syamsuddin. Setelah melihat kepala desa memberikan sejumlah uang kepada Briptu Syamsuddin, Korban (Hasannudin) meganggap transaksi tersebut adalah bentuk penyuapan. “Memberi dan menerima uang itukan bentuk penyuapan, walaupun jumlahnya kecil. Saya akan melaporkan hal ini ke Propam Polda sulselbar pada hari senin besok,” ujarnya 

Sementara itu, penyidik pembantu, Biptu Syamsuddin mengaku tidak pernah meminta uang kepada Kepala Desa. Pasalnya Kepala Desa meberikan uang itu sebagai ucapan terima kasih karena selama dua hari tersangka ditahan dipolsekta Bontomarannu dalam kondisi aman

Setelah menerima dana tersebut, tersangka Hasbullah dibebaskan dari tahanan dengan catatan wajib lapor setiap hari senin dan kamis.
“Saya tidak pernah meminta uang kepada Kepal Desa, saya juga tidak tau apa maksudnya Kepala Desa memberikan uang tersebut,” ucap Syam saat dikonfirmasi Minggu, 04/4 dikantornya.
Terlepas dari uang satu juta itu, pihaknya tetap melanjutkan penyidikan kepada tersangka. Sesuai degan pasal 335 tentang pengancaman pembunuhan, maka tersangka dijerat dengan ancaman hukuman penjara dibawa 5 tahun. “ Apapun alasannya penyidikan tetap dilanjutkan sesuai dengan aturan perundag-undangan,” terang Syam
Sementara itu, Kepala Desa Bontomaranu, Ismail Ganari, mengakui telah memberikan uang sebesar satu juta Rupiah kepada Syamsuddin. Pasalnya uang tersebut sebagai uapan terimah kasih atas kinerjanya dan pelayanannya kepada tersangka. Selain itu, dia menanbahkan, setelah menyerahkan uang tersebut, hasbullah bisa dipulangkan kerumahnya tapi harus melapor setiap hari senin dan kamis.
“Selama berada ditahan, tersangka tidak ada yang ganggu. Jadi sebagai uapan terima kasihnya, saya memberikan uang tersebut kepada Syamsuddin,” ujar Ismail
 
SAHRUL

NU Siap Hadapi Globalisasi

TEMPO Interaktif, Makassar - Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfud, Rois Am Nahdlatul Ulama yang baru terpilih menyatakan organisasi massa Islam terbesar ini siap menghadapi globalisasi. Dia berkomitmen membawa NU menjadi sebuah organisasi Islam yang lebih mengutamakan pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat.

“NU saat ini berhadapan dengan globalisasi, ini sangat berat buat kami. Jadi untuk menghadapi globalisasi harus ada keseimbangan dalam menjalankan Bahtsul Masail Diniyah Waqiyah dengan kemajuan-kemajuan diera globalisasi ini,” katanya dalam penutupan muktamar Nu ke-32 di Makassar.

Selain itu, dia menambahkan, NU dulu sangat berbeda dengan NU sekarang. Pasalnya NU dulu masih konservatif dan tidak dihadapkan dengan kemajuan dunia modern. “Walaupun berat, saya sebagai rois am yang sudah dipilih oleh para muktamirin, harus siap menjalankan NU menjadi lebih baik dalam lima tahun mendatang,” ujarnya.

Senada dengan itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu’mang meminta Ketua rois am maupun Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bisa membawa warga NU menjauhi politik praktis. “Sulawesi Selatan siap apabila NU mengadakan kegiatan-kegiatan akbar seperti ini,” ujar mantan Ketua Dewan Propinsi itu.

Sebelumnya kemenangan Said Aqil sebagai ketua umum PBNU ditanggapi beragam. Pengamat Politik Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan, kemenangan Said Aqil akan membawa organisasi massa ini ke arah Islam yang lebih konservatif.

Said dinilai sebagai intelektual muslim yang selalu berkiblat ke Mesir. Arbi juga khawatir Said akan membawa kebijakan NU ke arah pemurnian Islam. "Sehingga basis tradisi NU yang berdasar pada Islam moderat bisa jadi akan diabaikan," katanya.

Kiai yang lahir di Cirebon, pada 3 Juli 1953 ini tercatat telah 15 tahun berkiprah dalam kepengurusan NU. Pada periode 2004-2009, dia menjadi salah satu ketua PBNU.

Senada dengan itu, pengamat yang juga aktivis perempuan Lies Marcoes mengatakan saat ini NU dikuasai oleh kelompok konservatif. "Tradisi NU yang selama ini lebih mengedepankan persaudaraan sudah tidak menonjol lagi," katanya di arena muktamar.

SAHRUL

Pengamat: Sudah Cukup NU Bermain Politik Praktis

Sabtu, 27 Maret 2010 | 10:58 WIB

TEMPO Interaktif, Makassar - Aktivis perempuan dan juga pengamat NU, Lies Marcoes, melihat muktamar organisasi warga nahdliyin di Makassar tidak ada bedanya dengan pemilihan kepala daerah. Lokasinya yang bernuansa hiruk-pikuk karena bukan di pesantren, juga merebak isu politik uang.

"Tradisi NU yang selama ini lebih mengedepankan persaudaraan dan diskusi keislaman sudah tidak menonjol lagi. Ini akibat dari nasib NU yang dikuasai kelompok konservatif," ujar Lies kepada Tempo di arena Muktamar NU ke-32 di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sabtu (27/3).

Ia mencontohkan produk muktamar yang masih diselimuti pemikiran konservatif, yaitu tetap membolehkan pernikahan usia dini. Dalam Komisi Agama (Bahtsul Masail Diniyah, Waqiiyah, dan Qonuniyah, memang menghalal pernikahan dini lantaran tidak ada dalil Al Quran maupun hadis yang melarangnya.

Lies juga mengkritik kepemimpinan KH Hasyim Muzadi selama dua periode memimpin NU, 2000-2010. Ia menganggap selama dasawarsa berkuasa, pengasuh Pondok pesantren Al Hikam Malang itu, lebih menonjolkan tradisi politik praktis.

"Sehingga selama bertahun-tahun NU tidak berkembang atau kepemimpinannya malah dimusuhi oleh kelompok muda NU sepeti Jaringan Islam Liberal, Lembaga Kajian Islam," ungkap Lies. "Sudah cukup NU bermain-main dengan politik praktis."

Agenda muktamar saat ini sudah mulai proses pemilihan ketua rais am (dewan penasihat). Peserta, yang dimulai dari pengurus NU Aceh, sudah menuliskan calonnya ke kertas suara yang diberi stempel panitia. Setelah kertas suara diisi, langsung dimasukkan dalam kotak.

Proses ini diperkirakan memakan waktu lama, sehingga waktu salat dzuhur kemungkinan dijamak, sebagaimana tadi pagi diumumkan oleh panitia. Menurut Yusuf Karim, pengurus cabang NU Jawa Barat, waktu salat dzuhur yang hendak digabung dengan ashar, tergantung kepada kiai sepuh yang ada di arena muktamar.

"Biarpun, panitia mengatakan salat dijamak, kalau putusan kiai salat wajib diutamakan, maka prosesi pemilihan kami minta diskors dulu," kata Yusuf.

Pimpinan sidang pemilihan ini Ketua Wilayah NU Sulawesi Selasan, Zaen Irwanto. Sebelum memulai, ia menjelaskan mekanisme pemilihan rais am, yang dilakukan dua tahap. Pertama, penetapan calon dan kedua pemilihan calon.

Jumlah pemilih yang menuliskan nama calon rais am sebanyak 503 berdasarkan registrasi panitia. Mereka merupakan pengurus NU dari cabang, wilayah, dan cabang istimewa atau luar negeri.

Nama calon rais am yang beredar meliputi KH Hasyim Muzadi, KH Sahal Mahfudz, dan KH Maemun Zubeir. Ketika nama kiai ini tidak disebutkan saat pemilihan dimulai. Pemilih diberikan kebebasan menuliskan nama calon.

SAHRUL